Jika pungutan tersebut dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik atau melibatkan oknum pejabat/petugas dan terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, dugaan tersebut patut diperiksa dari perspektif hukum pemberantasan korupsi, selain ketentuan terkait pungutan liar.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Propam, dan aparat penegak hukum diminta turun tangan. Jangan hanya memeriksa petugas di loket. Telusuri siapa pengatur, penerima, serta pihak yang diduga menikmati uang “jalur cepat”.
Samsat Jakarta Timur harus membuka tarif resmi dan mekanisme pelayanan secara transparan. Bila benar ada pungutan di luar ketentuan, publik menuntut proses hukum, bukan sekadar teguran internal.
Pungli bukan budaya pelayanan. Jika uang negara dan kewenangan publik dipermainkan, hukum harus bicara!
(Irwan)
