Sebuah investigasi yang dilakukan pada Jum'at (21/8) mengungkap adanya praktik "jalur cepat" ilegal yang sarat dengan pungutan liar (pungli).
Modus yang terjadi, mulai dari loket cek fisik, loket pengesahan serta di loket pelayanan mutasi. Hal ini dilakukan oleh oknum berseragam, maupun orang-orang yang berpakaian bebas.
Tidak sampai situ saja, pungli juga ketika mengurus mutasi kendaraan ke luar daerah, warga dipungut biaya uang pendaftaran kisaran Rp800 ribu untuk kendaraan roda empat. Sementara untuk biaya pendaftaran kendaraan roda dua sebesar Rp 500 ribu.
Hal lainnya, di tempat ini masih saja diminta KTP pemilik dalam mengurus perpanjangan Pajak kendaraan. Padahal, seperti diketahui, sekarang ada kebijakan dalam memperpanjang pajak kendaraan bisa tanpa menyertakan KTP.
Bagi pemilik kendaraan yang masih status kredit, di Samsat Jakarta Timur bisa melakukan perpanjangan pajak tanpa menyertakan BPKB. Hal ini tentu bisa dilaksanakan dengan uang pelicin.
Salah seorang biro jasa berinisial S yang saban hari mengurus puluhan pajak kendaraan orang lain menceritakan pungli yang terjadi di Samsat Jakarta Timur sudah terlalu kronis.
"Di Samsat ini semua urusan harus ada pelicinnya," ucapnya.
Ketika ditanyakan pungli terbesar di Samsat Jakarta Timur, S yang beraksen salah satu suku di Sumatera Utara ini menyampaikan dalam pengurusan merubah plat nomor dari ganjil ke genap atau sebaliknya yang banyak terjadi. Urusan ini dibandrol hingga Rp2 juta.
Dengan kenyataan ini dan bila terjadi setiap hari maka pungli yang terjadi di Samsat Jakarta Timur potensi uang haram yang dihasilkan bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Mencuatnya dugaan praktik pungli ini memicu gelombang kekecewaan dari masyarakat luas. Dan tentunya pimpinan tertinggi Polri untuk segera turun tangan melakukan reformasi total supaya ulah segelintir oknum yang haus uang haram dapat dibasmi.
(Yudi)
