Pernyataan tersebut perlu diverifikasi secara serius. Polsek Sukmajaya dan Polres Metro Depok diminta memeriksa operator yang bertugas, pengelola SPBU, rekaman CCTV, data transaksi, serta pola pengisian kendaraan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran atau keterlibatan pihak tertentu.
BPH Migas juga diminta melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tata kelola penyaluran Pertalite di SPBU tersebut. Jika ditemukan bukti penyalahgunaan BBM bersubsidi, pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan tersebut juga perlu dilihat dalam konteks UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, serta ketentuan pemerintah mengenai penyaluran dan pengawasan BBM bersubsidi.
Publik membutuhkan kepastian, bukan sekadar pembiaran. Jika praktik pengisian berulang memang terbukti menjadi modus penyalahgunaan Pertalite, aparat harus membongkar siapa yang mengatur, siapa yang menerima keuntungan, dan bagaimana mekanisme tersebut bisa berlangsung.
Polsek Sukmajaya, Kapolres Metro Depok, dan BPH Migas diminta turun tangan, mengusut secara menyeluruh, dan membuka hasil pemeriksaan kepada publik.
Jangan sampai BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru diduga menjadi ladang keuntungan pihak tertentu.
(Redaksi)
