Atas dugaan tersebut, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Polres Metro Depok dan Polda Metro Jaya didesak segera melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap SPBU tersebut.
Audit harus mencakup CCTV, histori transaksi, volume penyaluran Pertalite, data kendaraan, identitas operator, serta dugaan keterlibatan pihak lain.
Pernyataan pengemudi mengenai adanya pihak yang disebut sebagai anggota kepolisian dan dugaan back-up juga perlu diperiksa secara objektif dan dikonfirmasi kepada institusi terkait.
Jika audit menemukan pelanggaran, sanksi administratif maupun proses pidana harus diterapkan sesuai ketentuan hukum. Bila terbukti ada oknum yang terlibat atau memberikan perlindungan, proses etik dan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
BBM subsidi bukan komoditas untuk dipermainkan. Publik menunggu audit dibuka dan dugaan jaringan pelangsiran di SPBU 34.164.14 diusut sampai tuntas.
(Redaksi)
