PERTALITE DIDUGA DIPINDAHKAN KE PULUHAN GALON! PENGAKUAN BUDI BUKA TABIR AKTIVITAS GRAND MAX DI SPBU CIMANGGIS

DEPOK – Lensaindo, net
Distribusi BBM jenis Pertalite di wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, kembali menjadi sorotan. SPBU 34.164.18 yang berada di Jalan Radar Auri, Kelurahan Cisalak, diduga menjadi salah satu lokasi pengisian BBM yang kemudian dipindahkan ke puluhan galon untuk kepentingan penjualan kembali.
Sorotan tersebut mencuat setelah terpantau satu unit mobil Daihatsu Grand Max bernomor polisi B 1128 TFZ diduga berulang kali melakukan pengisian Pertalite. BBM yang dibeli selanjutnya dibawa menuju kawasan Jalan Nomor 102, RT 002/RW 011, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.
Di lokasi tersebut, Pertalite diduga dipindahkan dan ditampung ke dalam puluhan galon air mineral.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang dapat menjalankan aktivitas tersebut, sementara distribusi BBM harus berada dalam pengawasan?
BUDI AKUI SUDAH BEROPERASI EMPAT BULAN
Saat dikonfirmasi awak media, pria bernama Budi mengaku telah menjalankan aktivitas tersebut selama kurang lebih empat bulan.
Budi juga menyampaikan bahwa dirinya menerima pesanan dari pelanggan dan meminta pembayaran melalui transfer terlebih dahulu. Ia mengaku tidak terpaku pada satu SPBU, melainkan berpindah-pindah lokasi untuk melakukan pengisian.

Pernyataan lain yang tak kalah penting adalah pengakuannya mengenai pemberian uang tambahan sebesar Rp10.000 kepada operator setiap kali mengisi BBM.

Bahkan, Budi menyebut pengawas SPBU telah mengetahui aktivitas yang dijalankannya.

Pernyataan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi aparat untuk melakukan pendalaman. Apakah benar pengawas mengetahui kegiatan itu? Apakah terdapat pelanggaran prosedur pelayanan? Atau ada pihak yang diduga mengambil keuntungan dari praktik tersebut?

Jangan sampai pengakuan tersebut hanya menjadi informasi tanpa tindak lanjut.

DUGAAN PENYIMPANGAN DISTRIBUSI HARUS DIUNGKAP

BBM yang mendapat subsidi atau penugasan pemerintah merupakan komoditas yang distribusinya harus diawasi. Apabila benar terjadi penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi.

Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Namun, penetapan tindak pidana dan pihak yang bertanggung jawab harus berdasarkan pemeriksaan serta alat bukti yang sah.

POLISI DAN BPH MIGAS JANGAN TUNGGU VIRAL

Aparat penegak hukum diminta tidak hanya melakukan pemeriksaan di permukaan. Polsek Cimanggis, Polres Metro Depok, Polda Metro Jaya, BPH Migas, serta Pertamina Patra Niaga perlu menelusuri dugaan aktivitas tersebut secara menyeluruh.

Pemeriksaan perlu diarahkan pada:

CCTV dan catatan transaksi SPBU 34.164.18.

Riwayat pengisian kendaraan Grand Max B 1128 TFZ.

Keterangan operator dan pengawas yang bertugas.

Dugaan pemberian uang tambahan Rp10.000.

Lokasi pemindahan dan penyimpanan Pertalite di Kelurahan Mekarsari.
Pihak yang menerima pesanan dan memperoleh keuntungan dari penjualan kembali.

Manajemen SPBU juga perlu dimintai klarifikasi agar persoalan ini terang dan tidak berkembang menjadi dugaan sepihak.

JANGAN BIARKAN DISTRIBUSI BBM MENJADI LADANG BISNIS ILEGAL

Masyarakat berhak mendapatkan distribusi BBM yang transparan, tertib, dan sesuai ketentuan. Jika dugaan penyimpangan di SPBU 34.164.18 terbukti, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.

Kini publik menunggu keberanian aparat untuk membuka fakta di balik aktivitas Grand Max B 1128 TFZ dan dugaan pemindahan Pertalite ke puluhan galon tersebut.

Jangan sampai pengawasan distribusi BBM hanya menjadi slogan, sementara dugaan penyalahgunaan di lapangan luput dari penindakan.
(IRWAN B.K.)