SKANDAL DUGAAN MAFIA BBM PERTALITE DI CIANJUR! SPBU 34.43220 DISOROT, ISU UANG KOORDINASI Rp750 RIBU PER BULAN MINTA DIUSUT

Lensaindo, net, CIANJUR, JAWA BARAT — Dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM jenis Pertalite kembali mencuat. Kali ini sorotan mengarah ke SPBU 34.43220 yang berlokasi di Desa Sukagalih, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
Tim investigasi awak media mendapati sejumlah kendaraan roda empat diduga melakukan pengisian Pertalite secara berulang di SPBU tersebut. Kendaraan yang terpantau antara lain Suzuki Carry bernomor polisi B 1595 XGC, B 1430 GUK, dan F 1642 ZD.
Aktivitas kendaraan yang diduga bolak-balik mengisi BBM tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan penyaluran Pertalite di SPBU 34.43220. Terlebih, berdasarkan informasi dan penelusuran awak media, BBM yang dibeli diduga dibawa menuju sejumlah lokasi untuk ditampung menggunakan jeriken.
Lokasi yang disebut dalam penelusuran tersebut meliputi Kampung Cicereme, Sukagalih, Kampung Mekargalih, serta Jalan Waru Doyong, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.
DUGAAN JARINGAN PENAMPUNGAN BBM HARUS DIBONGKAR
Hasil penelusuran awak media juga mengarah pada aktivitas penampungan BBM yang diduga berkaitan dengan usaha pom mini milik seseorang bernama Asep. Dalam konfirmasi lapangan, awak media menemui istri Asep dan seorang pria bernama Abdul yang disebut sebagai anaknya.
Dalam keterangannya kepada awak media, istri Asep menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung sejak 2019. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan pembayaran uang koordinasi sebesar Rp750.000 setiap bulan kepada seseorang yang disebut sebagai anggota Polsek Cikalong setempat.
Bahkan, dalam keterangannya, ia menyebut nama seorang anggota berinisial atau bernama Sugeng.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan narasumber yang harus segera diuji dan diklarifikasi. Belum ada bukti independen yang memastikan adanya penerimaan uang oleh anggota kepolisian yang disebutkan.
Jika benar terdapat aliran uang kepada oknum aparat untuk melindungi kegiatan yang diduga melanggar hukum, persoalan ini bukan lagi sekadar dugaan penyalahgunaan distribusi BBM, melainkan juga menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan yang wajib ditelusuri secara serius.

PENGAWAS SPBU DIMINTA BUKA DATA TRANSAKSI

Saat awak media berupaya meminta klarifikasi kepada pihak SPBU, pengawas bernama Ayi tidak berada di lokasi.

Seorang petugas keamanan bernama Rosmi menyampaikan bahwa Ayi sedang pulang dan kemungkinan kembali ke SPBU setelah waktu Isya.

Ketiadaan pengawas saat konfirmasi berlangsung belum dapat dianggap sebagai bukti keterlibatan pihak manajemen. Namun, pihak pengelola SPBU wajib memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengawasan pengisian BBM, transaksi kendaraan yang diduga berulang, serta kemungkinan penyaluran BBM ke pihak yang tidak berhak.

BPH MIGAS, PERTAMINA, DAN APARAT PENEGAK HUKUM JANGAN TUTUP MATA!

Dugaan tersebut mendesak untuk ditindaklanjuti oleh BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Polres Cianjur, serta Polda Jawa Barat.

Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, antara lain dengan:
Memeriksa rekaman CCTV SPBU 34.43220.

Mengamankan dan mengaudit riwayat transaksi pengisian Pertalite.

Memeriksa kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang.

Menelusuri lokasi penampungan dan distribusi BBM yang disebutkan.
Memeriksa sistem pengawasan operator dan pengelola SPBU.

Mengklarifikasi dugaan pembayaran uang koordinasi Rp750.000 per bulan kepada anggota kepolisian yang disebut narasumber.

Menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.

Secara hukum, dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2023.

Apabila terbukti memenuhi unsur pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, dugaan keterlibatan oknum aparat harus diperiksa secara terpisah melalui mekanisme pengawasan internal kepolisian dan penegakan hukum yang berwenang.

JANGAN BIARKAN DISTRIBUSI BBM MENJADI LADANG BISNIS ILEGAL

Publik berhak mengetahui apakah distribusi Pertalite di SPBU 34.43220 telah berjalan sesuai ketentuan atau justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga diminta tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Apabila ditemukan bukti penyimpangan, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait, termasuk pengelola SPBU, Asep, pihak yang disebut dalam keterangan narasumber, serta Polsek Cikalongkulon.

Hukum jangan hanya tajam kepada masyarakat kecil. Jika benar ada permainan distribusi BBM dan dugaan uang koordinasi, bongkar sampai ke akar-akarnya!
(Tim)