LAMPUNG SELATAN, LENSA INDO— Dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan, semakin menjadi sorotan. Aktivitas penggalian tanah dan batu yang diduga berlangsung tanpa kelengkapan perizinan kini mulai mendapat respons dari sejumlah pejabat pemerintah daerah.
Namun, publik masih menunggu satu hal mendasar: kapan koordinasi tersebut diwujudkan menjadi pemeriksaan nyata di lapangan?
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Kabid Gakda) Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, Lukman Hakim, S.E., menyatakan informasi mengenai dugaan aktivitas tambang tersebut sudah diterima dan akan dibahas untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Ya, beritanya sudah masuk dari Pak Rudi, nanti kami akan rapatkan terlebih dahulu dan langkah apa yang akan diambil, terima kasih atas informasinya," ujar Lukman, Selasa (17/11/2026).
Respons serupa juga disampaikan Kepala Bidang Pengawasan dan Penanaman Modal DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan, Ade Ikhsan.
Saat dimintai tanggapan mengenai persoalan tersebut, Ade menyampaikan:
"Nanti saya coba koordinasikan sama group Gakda."
Dua pernyataan pejabat tersebut menunjukkan bahwa informasi dugaan aktivitas tambang di Lematang telah sampai kepada jajaran pemerintah daerah.
Akan tetapi, masyarakat tentu tidak cukup hanya mendapatkan jawaban berupa rencana rapat dan koordinasi.
DUA PEJABAT SUDAH MERESPONS, SEKARANG TUNGGU AKSI NYATA!
Pernyataan Lukman Hakim mengenai rencana pembahasan langkah penegakan dan respons Ade Ikhsan yang akan berkoordinasi dengan jajaran Gakda menjadi perhatian tersendiri.
Pertanyaannya, apakah koordinasi tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan?
Apakah akan dilakukan pengecekan terhadap legalitas kegiatan, identitas pengelola, serta dokumen perizinan yang menjadi dasar operasional penggalian material?
Publik juga perlu mengetahui hasil koordinasi tersebut agar tidak berhenti sebagai komunikasi internal antarpejabat.
Satpol PP memiliki fungsi penegakan peraturan daerah sesuai kewenangannya. Sementara DPMPPTSP perlu memberikan kejelasan mengenai aspek perizinan yang berada dalam lingkup tugasnya.
Adapun legalitas usaha pertambangan harus diperiksa bersama instansi yang berwenang di bidang ESDM.
PULUHAN TRUK ANGKUT TANAH DAN BATU, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Berdasarkan pemantauan awak media pada 5 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, terlihat puluhan kendaraan truk keluar-masuk kawasan di titik koordinat -5,3999340, 105,3487510, Desa Lematang.
Kendaraan tersebut membawa material berupa tanah dan batu.
Saat dikonfirmasi langsung di lokasi, seseorang bernama Guntur yang disebut sebagai pengelola menyampaikan bahwa aktivitas tersebut berlangsung di atas tanah milik pribadi.
"Ini tanah pribadi. Jalan mobil ini kan kita juga tidak lewat jalan desa, jalan pribadi," ujar Guntur.
Ia juga menyebut seseorang bernama Dadang sebagai pemilik atau tuan tanah di lokasi tersebut.
Namun, status tanah pribadi tidak otomatis memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa memenuhi persyaratan perizinan.
Karena itu, pemerintah harus memastikan apakah aktivitas tersebut merupakan kegiatan pertambangan yang wajib memiliki izin, apa jenis material yang diambil, siapa pemegang izinnya, dan ke mana material tersebut didistribusikan.
ESDM DAN DLH JANGAN LEPAS TANGAN
Persoalan ini tidak boleh hanya menjadi urusan koordinasi Satpol PP dan DPMPPTSP.
Dinas ESDM Provinsi Lampung harus memastikan legalitas kegiatan pertambangan sesuai kewenangannya.
Dinas Lingkungan Hidup juga harus memeriksa kepatuhan terhadap persetujuan lingkungan, pengelolaan dampak, potensi erosi, perubahan bentang alam, serta kemungkinan gangguan terhadap sumber air dan permukiman masyarakat.
Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya mengatur kewajiban perizinan pertambangan serta ancaman pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin.
Sementara UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban perlindungan dan pemulihan lingkungan.
WARTAWAN DIDUGA DIHADANG SAAT MELAKUKAN PENELUSURAN
Di tengah persoalan legalitas tersebut, awak media juga mengaku mengalami penghadangan oleh sejumlah orang yang diduga merupakan pihak pengamanan kawasan ketika hendak melakukan peliputan.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan pihak pengelola terhadap pengawasan publik.
Kemerdekaan pers dijamin melalui UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Dugaan penghalangan kerja jurnalistik perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan unsur hukum yang berlaku.
JANGAN BERHENTI DI RAPAT DAN KOORDINASI
menilai respons Lukman Hakim dan Ade Ikhsan harus menjadi awal dari langkah konkret pemerintah daerah.
Publik menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan:
- Kapan Satpol PP melakukan pemeriksaan atau koordinasi lapangan?
- Apakah DPMPPTSP akan memeriksa aspek perizinan yang menjadi kewenangannya?
- Apakah ESDM Provinsi Lampung akan turun memastikan legalitas pertambangan?
- Apakah DLH akan memeriksa kepatuhan dan potensi dampak lingkungan?
- Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan penggalian dan distribusi material tersebut?
Hingga berita ini diterbitkan, legalitas aktivitas pertambangan di Desa Lematang belum terkonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Lukman Hakim, Ade Ikhsan, Guntur, Dadang, serta seluruh instansi terkait.
Jangan sampai pemerintah hanya saling berkoordinasi, sementara aktivitas yang dipersoalkan terus berjalan tanpa kepastian hukum.
Masyarakat tidak membutuhkan tumpukan janji rapat. Masyarakat membutuhkan pengawasan, transparansi, dan penegakan hukum.
